Bulan: April 2018

Bimtek/Diklat Penyusunan Tarif dan Remunerasi BLU/BLUD

Tarif Remunerasi BLU/BLUD

Bimtek Penyusunan Tarif dan Remunerasi BLU/BLUD – Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib menyusun dokumen perencanaan anggaran dalam format RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran), dengan itu melampirkan lembar konversi untuk keperluan integrasi dengan APBD yang menggunakan basis kas dalam pengukuran pendapatan dan belanja. remunerasi-blu-blud Permasalahan yang umum […]

Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan RBA – BLU/ BLUD

Bimtek/ Diklat Pedoman Penyusunan RBA

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berbeda dengan RKA. Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan dokumen 5 bab, di mana di dalamnya memuat tentang Rencana Bisnis dan Anggaran yang rinci berbasis biaya, bukan belanja.Rencana Bisnis & Anggaran, atau yang biasa disebut juga dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan,target kinerja […]

Bimtek/Diklat Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Menghadapi Pilkada Tahun ini

Pilkada

Bimtek/Diklat Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Menghadapi Pilkada Tahun ini – Kerukunan umat beragama merupakan salah satu agenda strategis sebagai fondasi ideal meletakkan segenap upaya bersama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.Tanpa kerukunan yang terjalin baik maka berbagai program pembangunan bangsa akan menemui jalan buntu. Pada tataran inilah kerukunan umat beragama harus […]

Bimtek/ Diklat tentang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan

Bimtek/ Diklat tentang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan

Bimtek/Diklat tentang Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan – Usaha Kecil Menengah atau yang lebih populer dengan nama UKM merupakan usaha sekala kecil dan menengah yang dapat membantu pembangunan suatu daerah. Puska Pemda memandang penting akan keberadaan UKM atau Usaha Kecil menengah. Kebutuhan pemerintahan di setiap daerah Peningkatan Ekonomi Masyarakat sangat diperlukan untuk pembangunan […]

Bimtek/ Diklat Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Pelayanan Publik Terhadap SKPD

Bimtek/ Diklat Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Pelayanan Publik Terhadap SKPD

Bimtek/ Diklat Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Pelayanan Publik Terhadap SKPD – Pelayanan publik merupakan tindakan nyata yang memberikan pengaruhpadatindakan sosial. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi pada saat yang bersamaan dan di tempat yang sama. Dalam hal ini, pelayanan merupakan usaha yang mempertinggi kepuasan […]

Bimtek/Diklat Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD Serta Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Sesuai Permendagri no. 86 tahun 2017

Diklat Perencanaan RPJMD Sesuai Permendagri no. 86 tahun 2017

Diklat Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD Serta Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Sesuai Permendagri no. 86 tahun 2017 – Minimnya sumber daya alam sebagai potensi pendapatan asli daerah membuat pemerintah kota harus pintar-pintar menyusun rencana pengelolaan daerahnya. kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Penyusunan Rencana Strategis Satuan […]

Bimtek/Diklat Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kab/Kota dan Rumah Sakit

Tenaga Promosi Kesehatan

Diklat Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kab/Kota dan Rumah Sakit  – Rumah sakit dapat berbuat lebih bagi kesehatan masyarakat melalui kegiatan promosi kesehatan. Promosi kesehatan di tatanan rumah sakit telah mengalami banyak perubahan tidak hanya bentuk memberikan informasi kesehatan kepada pasien tetapi juga bagaimana rumah sakit bertanggungjawab membuat kebijakan dan sistem pelayanan yang mendukung upaya peningkatan […]

Bimtek/Diklat Sosialisasi PERPRES RI No. 16 Tahun 2018

Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018

Bimtek/Diklat Sosialisasi PERPRES RI No. 16 Tahun 2018 – Peraturan Presiden terbaru pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan diberlakukan per 1 Juli 2018 setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Perpres nomor 16 Tahun 2018 ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Apabila sudah diundangkan, maka seluruh pengadaan […]