Kategori: Bimtek/Diklat Keuangan

Bimtek Akuntansi Keuangan Daerah

Diklat akuntansi keuangan daerah

Diklat Akuntansi Keuangan Daerah Untuk melakukan penyusunan laporan keuangan, Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yg mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas pelaporan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi.Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses […]

Bimtek Penatausahaan Pengeluaran

Penatausahaan Pengeluaran

Diklat Penatausahaan Pengeluaran Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD tersebut disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dgn pembahasan DPA-SKPD. Setelah DPA-SKPD ditetapkan, PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk […]

Bimtek Penatausahaan Penerimaan

Penatausahaan Penerimaan

Diklat Penatausahaan Penerimaan Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang akan ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor tersebut dilakukan dengan cara : Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga […]

Bimtek Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah

Diklat Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.Untuk pencairan dana cadangan, pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah […]

Bimtek Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Anggaran Belanja daerah

Diklat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yg telah ditetapkan dalam APBD. […]

Bimtek Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pelaksanan Anggaran Pendapatan Daerah

Diklat Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yg ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling […]

BIMTEK PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA)

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA)

DIKLAT PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA) – Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yg mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh Peraturan Menteri […]

Bimtek Rencana Kinerja Tahunan

info diklat Rencana Kerja Tahunan

Diklat/Bimtek Rencana Kinerja Tahunan Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yg selanjutnya dijabarkan dalam Rencana […]

Bimtek Dana Tugas Perbantuan

Diklat Dana Tugas Perbantuan

Diklat Dana Tugas Perbantuan Penyelenggaraan pemerintah di Indonesia terdapat 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas Pembantuan adalah penugasan-penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau […]

Bimtek Penyusunan Anggaran Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran Terpadu

Penyusunan Anggran Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran Terpadu

Diklat Penyusunan Anggran Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran Terpadu PPBS dikembangkan untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem penganggaran tradisional dan penganggaran berbasis kinerja.Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini.Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah:a. Cenderung sentralistis, b. Bersifat spesifikasi, c. Tahunand. Menggunakan prinsip anggaran brutoPenekanan dan […]