Bimtek Memahami Tugas dan Wewenang PPK-SKPD, PPK dan PPTK, dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa

Diklat Memahami Tugas dan Wewenang PPK-SKPD, PPK dan PPTK, dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam pengelolaan keuangan daerah kita sering menjumpai istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD). Kesalahan dalam memahami definisi, tugas, dan wewenang ketiga jabatan tersebut dapat berakibat gagal paham dan kesalahan di lapangan. Bahkan tidak jarang berimbas juga pada aspek hukum. Pada kesempatan kali ini Penulis akan mencoba mengulas tugas dan wewenangan ketiganya menurut pengetahuan Penulis. Agar lebih terstruktur pembahasaan dimulai dengan PPK-SKPD kemudian PPK dan PPTK.

Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD)

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yg melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.Menurut PP 58 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (2), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai tugas yaitu:

  • meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK
  • meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
  • menyiapkan SPM
  • menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK (Pasal 14 ayat (3))Dengan demikian PPK dan PPK-SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda meskipun istilah yang dipakai sehari hari sama yaitu PPK. Istilah PPK-SKPD tidak dikenal dalam Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Istilah PPK-SKPD hanya terdapat pada PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan aturunannya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Tugas dan wewenang PPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.dalam rangka miningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan maka kami akan menyelenggarakan kegiatan dengan tema Diklat Memahami Tugas dan Wewenang PPK-SKPD, PPK dan PPTK, dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa, yang akan dilaksanakan pada :

Rp. 4.500.000,-
Fasilitas:
1. Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai dengan Selesai
2. Peserta Menginap (Twin-Shering);
3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif;
4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
5. Sertifikat Pelatihan
6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3
Catatan dan Promo Bimtek/Diklat:
1. City Tour Peserta (Peserta Wajib Konfirmasi)
2. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi)
3. Syarat & Ketentuan Berlaku
4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku)
5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi pendaftaran :
Telp. / Fax. ( 021 ) 22443223
Konf : 0812 186 333 9
info.diklat.org whatsapp
info.diklat.org phone

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.