Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah

Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah - Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 perihal Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam kedua peraturan tersebut, Mendagri menginstruksikan agar seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/pengeluaran dan bendahara penerimaan/pengeluaran pembantu wajib dilakukan secara non tunai paling lambat tanggal 1 Januari 2018.

Transaksi-non-tunai

Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah

Dalam berbagai kesempatan, BI selalu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mulai menginisiasi program elektronifikasi dalam berbagai proses bisnis, terutama transaksi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu terobosan dari dukungan tersebut ialah peluncuran kebijakan penyaluran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai yang telah diimplementasikan sejak Juni 2017, serta pemberlakuan kewajiban pembayaran non tunai di seluruh ruas jalan tol sejak Oktober 2017.

Melalui implementasi sistem non tunai tersebut, masyarakat, termasuk rekanan pemerintah, yang sebelumnya tidak memiliki rekening di bank atau belum menggunakan jasa bank, harus membuka diri terhadap layanan jasa perbankan karena baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara non tunai. Banyak penelitian yang menunjukkan adanya kaitan erat antara tingkat inklusi keuangan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya, semakin tinggi tingkat inklusi keuangan, distribusi pendapatan masyarakat juga akan semakin merata. Melalui implementasi sistem non tunai tersebut.

Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah

Dengan pencatatan transaksi mutasi kas yang sistematis dan lengkap antara si pengirim dan penerima, maka peluang oknum untuk melakukan tindak kejahatan juga akan semakin sempit,” jelasnya.Pencatatan transaksi secara non tunai juga akan semakin memudahkan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjalankan tugasnya.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman di atas maka kami akan mengadakan diklat Implementasi transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah, yang akan dilaksanakan pada jadwal dan tempat pelatihan terlengkap dibawah ini :

Jadwal Semester I Tahun Anggaran 2020

TANGGAL KEGIATAN TEMPAT KEGIATAN
09- 10 Januari


22 - 23 Januari
• Hotel Oasis Amir - Jakarta
• Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta
• Hotel Pacific Palace - Batam
• Hotel Eden Kuta - Bali
• Hotel Ibis Styles Braga - Bandung
• Hotel Ibis City Center - Makassar
• Hotel Quest - Surabaya
• Hotel Montana Premier - Lombok
• Hotel Grand Antares - Medan
• Hotel Max One - Malang

TANGGAL KEGIATANTEMPAT KEGIATAN
05 - 06 Februari

11 - 12 Februari

19 - 20 Februari

26 - 27 Februari
• Hotel Oasis Amir - Jakarta
• Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta
• Hotel Pacific Palace - Batam
• Hotel Eden Kuta - Bali
• Hotel Ibis Styles Braga - Bandung
• Hotel Ibis City Center - Makassar
• Hotel Quest - Surabaya
• Hotel Montana Premier - Lombok
• Hotel Grand Antares - Medan
• Hotel Max One - Malang

TANGGAL KEGIATANTEMPAT KEGIATAN
04 - 05 Maret

11 - 12 Maret

19 - 20 Maret

27 - 28 Maret
• Hotel Oasis Amir - Jakarta
• Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta
• Hotel Pacific Palace - Batam
• Hotel Eden Kuta - Bali
• Hotel Ibis Styles Braga - Bandung
• Hotel Ibis City Center - Makassar
• Hotel Quest - Surabaya
• Hotel Montana Premier - Lombok
• Hotel Grand Antares - Medan
• Hotel Max One - Malang

TANGGAL KEGIATANTEMPAT KEGIATAN
02 - 03 April

08 - 09 April

16 - 17 April

22 - 23 April

28 - 29 April
• Hotel Oasis Amir - Jakarta
• Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta
• Hotel Pacific Palace - Batam
• Hotel Eden Kuta - Bali
• Hotel Ibis Styles Braga - Bandung
• Hotel Ibis City Center - Makassar
• Hotel Quest - Surabaya
• Hotel Montana Premier - Lombok
• Hotel Grand Antares - Medan
• Hotel Max One - Malang

TANGGAL KEGIATANTEMPAT KEGIATAN
07 - 08 Mei

15 - 16 Mei

19 - 20 Mei
• Hotel Oasis Amir - Jakarta
• Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta
• Hotel Pacific Palace - Batam
• Hotel Eden Kuta - Bali
• Hotel Ibis Styles Braga - Bandung
• Hotel Ibis City Center - Makassar
• Hotel Quest - Surabaya
• Hotel Montana Premier - Lombok
• Hotel Grand Antares - Medan
• Hotel Max One - Malang

TANGGAL KEGIATANTEMPAT KEGIATAN
03 - 04 Juni

10 - 11 Juni

16 - 17 Juni

23 - 24 Juni
• Hotel Oasis Amir - Jakarta
• Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta
• Hotel Pacific Palace - Batam
• Hotel Eden Kuta - Bali
• Hotel Ibis Styles Braga - Bandung
• Hotel Ibis City Center - Makassar
• Hotel Quest - Surabaya
• Hotel Montana Premier - Lombok
• Hotel Grand Antares - Medan
• Hotel Max One - Malang

Biaya dan Fasilitas Bimtek
Biaya Bimtek ini dibebankan ke masing-masing peserta/OPD dengan Biaya :
Rp. 4.500.000,- Peserta Menginap
Rp. 3.500.000,- Peserta Tanpa Penginapan
Fasilitas sudah termasuk :
1) Pelatihan selama 2 hari Atau Materi dibahas sampai dengan selesai
2) Seminar kit / Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book)
3) Konsumsi (Coffe Break dan Lunch) selama kegiatan
4) Menginap (Twin Share)
5) Makalah Pelatihan
6) Tas Eksklusif
7) Sertifikat Pelatihan

Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah

Beberapa Materi Bidang Keuangan antara Lain :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.