Tag: BLUD

Bimtek/Diklat Penyusunan Tarif dan Remunerasi BLU/BLUD

Tarif Remunerasi BLU/BLUD

Bimtek Penyusunan Tarif dan Remunerasi BLU/BLUD – Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib menyusun dokumen perencanaan anggaran dalam format RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran), dengan itu melampirkan lembar konversi untuk keperluan integrasi dengan APBD yang menggunakan basis kas dalam pengukuran pendapatan dan belanja. remunerasi-blu-blud Permasalahan yang umum […]

Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan RBA – BLU/ BLUD

Bimtek/ Diklat Pedoman Penyusunan RBA

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berbeda dengan RKA. Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan dokumen 5 bab, di mana di dalamnya memuat tentang Rencana Bisnis dan Anggaran yang rinci berbasis biaya, bukan belanja.Rencana Bisnis & Anggaran, atau yang biasa disebut juga dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan,target kinerja […]

BIMTEK PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA)

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA)

DIKLAT PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA) – Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yg mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh Peraturan Menteri […]

Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Diklat Pertanggungjawaban Keuangan Daerah UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan […]

Bimtek Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual

Diklat Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut: 1.Laporan Realisasi Anggaran, 2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3.Laporan Operasional, 4.Laporan Perubahan […]

Bimtek Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD

Diklat Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningaktkan Efektivitas Pengelolaan APBD Dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahdiatur mengenai pelaksanaan pemungutan, penerimaan-penerimaan daerah, serta pelaksanaan penyaluran pengeluaran daerah yang biasa disebut pengurusan APBD. Pelaksanaan APBD menganut sistem pengurusan yg dapat dibedakan atas dua bentuk pengurusan sebagai berikut: Pengurusan Administrasi yaitu wewenang untuk mengadakan tindakan-tindakan dalam […]

Bimtek Fungsi Manajemen Keuangan Daerah

Diklat Fungsi Manajemen Keuangan Daerah Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan ‘’Otonomi Daerah.’’ Hal tersebut ditandai dengan adanya Undang Undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan […]

Bimtek Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Diklat Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola di dalam APBD Penerimaan […]

BIMTEK/DIKLAT TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN

Bimtek/Diklat Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakain bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). […]