Diklat Memahami SAKIP dan LAKIP Sebagai Tolak Ukur Kinerja PNS SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan […]
Diklat Sistem Administrasi Kepegawaian Sistem administrasi kepegawaian adalah bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapainya. Pola kebijaksanaannya tergantung pada bentuk negara yang dianut suatu negara, apakah federal ataukah kesatuan. Kebijaksanaan dasar sistem administrasi kepegawaian di negara kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 […]
Pengertian Manajemen Kepegawaian Manajemen kepegawaian adalah proses pengelolaan pegawai mulai rekruitmen sampai dengan PHK agar pegawai memberikan kontribusi yang besar kepada lembaga dalam mencapai tujuan individu, lembaga, masyarakatan.Tujuan manajemen kepegawaian adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan yang telah ditentukan ini tidak lain adalah tujuan lembaga atau badan usaha. Tujuan ini berupa suatu […]
Diklat Manfaat dan Fungsi Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi, prusahaan ataupun perguruan tinggi. Fungsi esensial manajemen sumber daya manusia adalah memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya dengan memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan instansi secara kuantitas maupun kualitas. […]
Diklat Penyetoran Penerimaan ke Kas Negara Bendahara Penerimaan berkewajiban untuk segera menyetorkan penerimaan negara ke Kas Negara setiap akhir hari kerja saat penerimaan negara tersebut diterima, baik dari wajib setor maupun dari petugas yang ditunjuk untuk menerima dan menyetorkan uang kepada Bendahara Penerimaan.Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam hal:Terkendala jam […]
Diklat Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat Pengganti Bendahara Bendahara dapat diberhentikan apabila:dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;diberhentikan sebagai Pegawai Negeri;sakit berkepanjangan;meninggal dunia; ataumutasi/berpindah tempat kerja.Dalam hal Bendahara diberhentikan, Menteri/Pimpinan Lembaga mengganti Bendahara dimaksud dan mengangkat Bendahara baru. Pengangkatan Bendahara baru dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor/Satker. Pengangkatan Bendahara baru […]
Diklat Pemeriksaan Kas Bendahara dan Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan paling sedikit satu kali dalam satu bulan. KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan. PPK melakukan pemeriksaan kas BPP paling sedikit satu kali dalam […]
Bimtek Pengangkatan Bendahara Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih BPP. Kewenangan-kewenangan dimaksud dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor/Satker. Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan BPP harus dituangkan dalam surat keputusan. Pengangkatan Bendahara […]
Batasan Tanggung Jawab Bendahara Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN ( Anggaran Pendapatan Belanja Negara ). Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bertanggung jawab secara pribadi atas uang […]
Diklat Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara ( APBN ). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut mengatur mengenai : Pengangkatan Bendahara; Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan Kembali Bendahara; Pemberhentian Bendahara dan […]