Pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD tahun 2025. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Diklat ini akan membahas secara mendalam kebijakan-kebijakan tersebut dan implikasinya terhadap penyusunan APBD di tingkat daerah Diklat dan Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 […]
Pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan keuangan yg sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola negara dan pelayanan publik. Untuk memastikan bahwa hubungan keuangan ini berjalan efisien dan efektif, pelatihan dan bimbingan teknis diklat dan bimtek merupakan instrumen kunci. Artikel ini akan membahas mengapa penting dalam meningkatkan hubungan keuangan antara pemerintah […]
Diklat dan Bimtek Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Penggunaan kartu kredit didalam lingkup pemerintah daerah adalah langkah penting untuk menuju efisienci dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Kartu kredit pemerintah daerah dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembayaran belanja operasional, pembayaran pegawai, atau bahkan proyek-proyek pembangunan. Namun, agar penggunaan kartu kredit ini berjalan efektif, dibutuhkan […]
Diklat dan Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPKD ) Pengelolaan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting di dalam menjalankan roda pemerintahan. SIKD adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran, pengeluaran, pendapatan, dan aset mereka. Penggunaan SIKD yang efektif dapat membantu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan […]
Laporan keuangan Pemerintah (Daerah) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas sesuai PP 71 tahun 2010 tentang Standar […]
Diklat dan Bimtek Sosialisasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran […]
Bimtek/Diklat Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Sistem Terintegrasi Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Menteri Dalam Negeri RI memberlakukan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemberlakuan […]
Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas pemerintah yang secara konsisten memperkuat dan menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pelayanan pablik dan pengelolaan keuangan yang akuntabel Saya juga berharap kepada peserta sosialisasi agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga terwujudnya komitmen […]
Dalam rangka Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Pusat melalui Kemendagri telah mengeluarkan Produk Hukum terbaru yg tertuagn dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang sekaligus mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebelumnya belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung sehingga perlu diganti; dikeluarkannya permendagri 70 […]
Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 58 Tahun 2005. Untuk Melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah serta Pasal 69 dan Pasal 86 UU No. 33 […]