Dalam rangka Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Pusat melalui Kemendagri telah mengeluarkan Produk Hukum terbaru yg tertuagn dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang sekaligus mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebelumnya belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung sehingga perlu diganti; dikeluarkannya permendagri 70 […]
Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019 Untuk membantu dan menfasilitasi Pemerintahan Untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan […]
Dengan Hormat, Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang telah dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan […]
Kami Yayasan Manajemen Training Center Indonesia ( MTC Indonesia ) – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan dalam Negeri ( PUSDIKLAT PEMENDAGRI ) akan melaksanakan Kegiatan Bimtek/ Diklat Semester I di bulan Januari s.d Juni TA. 2020 Dibeberapa Kota Besar Di Indonesia Jadwal Bimtek dan Diklat dan Tempat Pelatihan Semester II Bulan Januari s.d Juni Tahun […]
Diklat Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD Serta Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Sesuai Permendagri no. 86 tahun 2017 – Minimnya sumber daya alam sebagai potensi pendapatan asli daerah membuat pemerintah kota harus pintar-pintar menyusun rencana pengelolaan daerahnya. kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Penyusunan Rencana Strategis Satuan […]
Informasi Jadwal Diklat/Bimtek kami sampaikan dalam bentuk undangan bimtek, undangan diklat, atau undangan sosialisasi yang ditujukan ke Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait. Diklat/bimtek yang kami selenggarakan untuk memantapkan pemahaman kepada para peserta. Kami selaku penyelenggara akan mengadakan kegiatan bimtek/diklat dengan jadwal terlengkap dan kami sertakan lampiran materi sesuai kebutuhanpara peserta. Jadwal Diklat/Bimtek Berikut kami informasikan pilihan […]
Diklat Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelayanan Publik Sebagai konsumen masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas dari aparatur pemerintah (UU No. 25 tentang Pelayanan Publik dan KepMenPan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Namun demikian dalam prakteknya masih sering ditemui perilaku aparatur pemerintah yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yaitu tidak melayani […]
Diklat/Bimtek Rencana Kinerja Tahunan Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yg selanjutnya dijabarkan dalam Rencana […]
Diklat Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan […]
Diklat Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak DPRD DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yg bersangkutan dapat disandera paling lama […]