Pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting didalam tata kelola pemerintahan yang baik. PERMENDAGRI No 7 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman baru yg memberikan arahan lebih jelas dalam mengelola aset-aset daerah secara optimal. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi aparatur pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat diterapkan dengan efektif. […]
Kami Yayasan Manajemen Training Center Indonesia ( MTC Indonesia ) – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan dalam Negeri ( PUSDIKLAT PEMENDAGRI ) akan melaksanakan Kegiatan Bimtek/ Diklat Semester I di bulan Januari s.d Juni TA. 2020 Dibeberapa Kota Besar Di Indonesia Jadwal Bimtek dan Diklat dan Tempat Pelatihan Semester II Bulan Januari s.d Juni Tahun […]
Informasi Jadwal Diklat/Bimtek kami sampaikan dalam bentuk undangan bimtek, undangan diklat, atau undangan sosialisasi yang ditujukan ke Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait. Diklat/bimtek yang kami selenggarakan untuk memantapkan pemahaman kepada para peserta. Kami selaku penyelenggara akan mengadakan kegiatan bimtek/diklat dengan jadwal terlengkap dan kami sertakan lampiran materi sesuai kebutuhanpara peserta. Jadwal Diklat/Bimtek Berikut kami informasikan pilihan […]
Diklat Asas dan Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ada baiknya kita mempelajari asas-asas pengelolaan barang milik daerah. Bimtek Asas […]
Diklat Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.Dengan demikian, ketentuan ini telah menetapkan pejabat penatausahaan barang milik daerah […]
Diklat Pedoman Pengelolaan Barang Miilk Daerah Sebagaimana di ketahui bersama bahwa tahun 2016 pemerintah baru saja mengeluarkan dan mengesahkan PERMENDAGERI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di mana sebelumnya mengeluarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan […]
Diklat Manajemen Aset Daerah Melalui Pengamanan Barang Milik Daerah Manajemen pengelolaan aset daerah merupakan suatu proses yang berarti mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: […]
Diklat Strategi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan optimisme baru, best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset negara yang professional dan moderen dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan […]
Diklat Hibah Barang Milik Daerah Seringkali kali kita mendengar tentang hibah, bansos (bantuan sosial) ataupun bantuan keuangan. Dan tulisan ini hanya membatasi pada hibah, khususnya hibah menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Seakan-akan, hibah menjadi cara yang mudah dalam membelanjakan dan mempertanggungjawabkannya. Beberapa hal yang menjadi pertanyaan untuk memudahkan pemahaman terkait hibah sebagai Berikut : […]
Diklat Penyimpan Barang dan Hibah Bansos Barang Yang Harus dianggarkan dari APBD Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.di dalam penganggaran APBD di pemerintah daerah dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap […]