PILIHAN MATERI BIMTEK/DIKLAT

Bidang Kepegawaian

1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Administrasi Perkantoran
3. Analisis Beban Kerja
4. Analisis Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil
5. Aparatur Sipil Negara sebagai Bagian dari Reformasi Birokrasi
6. Evaluasi Jabatan
7. Ketentuan Batas Usia Pensiun
8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil
9. Pengelolaan Jabatan Fungsional Umum Change Conflict Management dan Job Competency
10. Peningkatan Keterampilan bagi PNS menghadapi pra dan pasca pensiun
11. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil
12. Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
13. Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap
14. Sistem Administrasi Kepegawaian
15. Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah
16. Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil
17. Tata Cara Kerja Sama Universitas
18. Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
19. Bimtek/ Diklat Sistem Manajemen Kinerja PNS dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019
20. Bimtek/Diklat Implementasi PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS Dengan Menggunakan Praktek Aplikasi Internet
21. Bimtek Menpan RB No. 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021
22. Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
23. Diklat dan Bimtek Manajemen Perencanaan Pegawai Negeri Sipil
24. Diklat dan Bimtek Tata Cara Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
25. Diklat dan Bimtek Klasifikasi Nomenklatur Jabatan Pelaksana ASN Berdasarkan KEPMENPAN RB Nomor 11 Tahun 2024

Bidang Barang dan Aset

1. Akuntansi Penyusutan Aset Tetap
2. Memahami Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
3. Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA)
4. Sistem Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset Daerah
5. Strategi Menghadapi Audit BPK
6. Tata Cara Penghapusan Aset
7. Tata Cara dan Teknik Penilaian Aset Daerah
8. Diklat dan Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2024

Bidang Pemerintahan

1. Administrasi Pertanahan bagi Aparatur Pemerintah serta Sosialisasi Pengadaan Tanah.
2. Asistensi dalam Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
3. Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi.
5. Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima sesuai SOP, SPP, dan SPM.
7. Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD
8. Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Pemerintah Daerah dan Rancangan Perda Inisiatif.
9. Peningkatan Kapasitas serta Optimalisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD.
10. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
11. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah.
13. Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
15. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
16. Strategi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.
17. Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
18. Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
19. Diklat Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD Serta Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Sesuai Permendagri no. 86 tahun 2017

20. Bimtek/Diklat DPRD PP No. 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota

21. Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019

Bidang Kearsipan

1. Korespondensi dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Aparatur Pemda, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Centre).

Bidang Kehumasan

1. Kebijakan Kehumasan dan Keprotokolan dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Pelayanan Publik.
2. Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah.
3. Manajemen Keprotokolan dan Pembawa Acara (Master of Ceremony/MC).
4. Peningkatan Tupoksi Keprotokolan dan Kehumasan terhadap Pencitraan Daerah.

Bidang Kesehatan

1. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2. Manajemen Audit Internal dan Audit Dana JKN Puskesmas
3. Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit serta Penerapan Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah.
4. Menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategi Bisnis BLUD.
5. Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat dengan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa Tender serta Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik.
6. Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
7. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.

8. Bimtek/Diklat Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kab/Kota dan Rumah Sakit

9. Bimtek/Diklat Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah Sakit
10. Bimtek/Diklat Manajemen Puskesmas
11. Strategi dan Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU/BLUD Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018

Bidang Lingkungan Hidup

1. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Penyusunan dan Penilaian Amdal.
3. Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
4. Sistem Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berwawasan Lingkungan Sesuai Amanat UU No.18 Tahun 2008.

Bidang Perpajakan

1. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
2. Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan
3. Pedoman Pemungutan Pph Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN
4. Pengelolaan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
5. Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah
6. Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah
7. Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Elektronik SPT Bagi Instansi Pemerintah

Bidang Aparatur Desa

1. Kebijakan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Desa
2. Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa
3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
4. Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan
5. Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat Lurah Kades dan Sekretaris Desa
6. Sistem Pembangunan Desa
7. Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
8. Tanggungjawab Camat/Lurah/Kepala Desa

Bidang Pariwisata

1. Optimalisasi Peran Kecamatan dan Kelurahan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Sadar Wisata
2. Workshop Pengembangan Wisata Religi

Bidang Satpol PP

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP.
2. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effectiv dan Berkualitas.
5. Angka Kredit Jabatan Fungsional Satpol PP
6. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP )