Pegawai Negeri Sipil, tentunya seringkali mendengar kata-kata, Seminar, Lokakarya, Workshop, Bimbingan Teknis, Diklat (Pendidikan dan pelatihan), dan Sosialisasi. Kebanyakan kita mendengar kata2 itu melalui surat penawaran. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara merupakan syarat mutlak dlm upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah. Perubahan Kebijakan Pemerintah, yang berimbas pada perubahan Peraturan dan Perundang-undangan, menuntut Pemerintah […]
Diklat dan Bimtek Sosialisasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran […]
Berdasarkan Peraturan Menpan RB atau Permenpan Rb Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pengelolaan kinerja Pegawai ditujukan bagi PNS dan PPPK. Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui: a) peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai; b) penguatan peran Pimpinan; dan c) penguatan kolaborasi antara Pimpinan dengan Pegawai, […]
Bimtek/Diklat Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Sistem Terintegrasi Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Menteri Dalam Negeri RI memberlakukan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemberlakuan […]
Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi telah menerbitkan SE ttg penyusunan SKP dan PKPNS tahun 2021 yang tertuang dalam surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 3 tahun 2021 ttg penyusunan ssasaran kinerja pegawai ( SKP ) dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2021. Bimtek/Diklat Menpan RB No. 3 […]
Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas pemerintah yang secara konsisten memperkuat dan menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pelayanan pablik dan pengelolaan keuangan yang akuntabel Saya juga berharap kepada peserta sosialisasi agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga terwujudnya komitmen […]
Dalam rangka Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Pusat melalui Kemendagri telah mengeluarkan Produk Hukum terbaru yg tertuagn dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang sekaligus mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebelumnya belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung sehingga perlu diganti; dikeluarkannya permendagri 70 […]
Aktifitas sebuah layanan publik termasuk layanan kesehatan rujukan, tidak pernah terlepas dari aktifitas belanja melalui pengadaan barang/jasa. Dalam rangka keberlangsungan sebuah layanan kesehatan, rumah sakit mewajibkan dirinya untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang cepat dan berdaya guna. Kegiatan tersebut membutuhkan sebuah tata kelola di bidang pengadaan barang/jasa. Sejalan dengan fleksibilitas yang dimiliki […]
Dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan PP Pengganti Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 2 ayat (8) Perppu ini. Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses […]
Bimtek Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Bahwa untuk meyakinkan keandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan oleh gubernur, bupati/wali kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan perlu dilakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daeraholeh Aparat Pengawas Internal Pemerintah, bahwa Peraturan Menteri […]