Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yang umumnya diimplementasikan didalam bentuk Badan Keuangan Daerah (BKD) atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di daerah yang memiliki peran sentral dalam memastikan terlaksananya seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kepala SKPKD juga bertindak sebagai Pejabat Pengelola […]
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur penting didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan masyarakat menerima layanan dasar yang wajib sesuai ketentuan. Namun, implementasi SPM seringkali menghadapi tantangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Dalam merespons tantangan ini dan sejalan dengan tuntutan digitalisasi, Diklat E-SPM hadir sebagai solusi strategis. Bimtek dan Diklat Tata Kelola […]
Dalam konteks pemerintahan daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat Daerah (Sekda) memiliki peran dalam melakukan sinkronisasi perencanaan terpadu. Sinergi antara keduanya memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun selaras dengan adanya ketersediaan anggaran, sehingga program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sinkronisasi ini juga bertujuan menghindari tumpang tindih program […]
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) merupakan regulasi penting yang menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dalam menyusun dan mengimplementasikan anggaran. Perpres ini diterbitkan untuk menggantikan aturan sebelumnya (Perpres No. 33 Tahun 2020 dan Perpres No. 53 Tahun 2023) dan bertujuan untuk meningkatkan […]
Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi aspek didalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN/BUMD. Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, terdapat beberapa pembaharuan signifikan yang harus dipahami oleh para pihak terkait. Bimtek (Bimbingan Teknis) ini bertujuan memberikan panduan praktis agar penyusunan HPS tidak hanya akuntabel, tetapi […]
Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah dua dokumen krusial dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN dan BUMD. Keduanya berfungsi sebagai acuan untuk memastikan pengadaan berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Meskipun sering digunakan bersamaan, RAB dan HPS memiliki perbedaan fungsi dan waktu penyusunan yang penting untuk dipahami. Bimtek […]
Seiring dengan upaya pemerintah mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien, SIPD RI hadir sebagai platform terintegrasi yang menggantikan sistem manual atau parsial yang digunakan sebelumnya. . Sistem ini mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan. Bagi Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat […]
Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di rumah sakit memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan organisasi, menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), peran ini semakin strategis dengan adanya tuntutan mewujudkan ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Artikel diklat ini akan mengupas tuntas bagaimana strategi pengelolaan SDM […]
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 900.1.155-3406 Tahun 2024, menandai sebuah langkah penting didalam reformasi tdan ata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Aturan ini berfokus pada integrasi dan sinergi antara berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan akuntabel. Bimtek dan Diklat Implementasi KEPMENDAGRI […]
Pengadaan Barang dan jasa (PBJ) Pemerintah merupakan salah satu instrumen vital dalam menggerakkan perekonomian nasional dan mendukung pelaksanaan program pembangunan. Untuk terus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan dan memastikan prosesnya berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Indonesia secara berkala melakukan penyesuaian regulasi, Pada tanggal 30 April 2025, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden […]