Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yang umumnya diimplementasikan didalam bentuk Badan Keuangan Daerah (BKD) atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di daerah yang memiliki peran sentral dalam memastikan terlaksananya seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kepala SKPKD juga bertindak sebagai Pejabat Pengelola […]
Dalam konteks pemerintahan daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat Daerah (Sekda) memiliki peran dalam melakukan sinkronisasi perencanaan terpadu. Sinergi antara keduanya memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun selaras dengan adanya ketersediaan anggaran, sehingga program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sinkronisasi ini juga bertujuan menghindari tumpang tindih program […]
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) merupakan regulasi penting yang menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dalam menyusun dan mengimplementasikan anggaran. Perpres ini diterbitkan untuk menggantikan aturan sebelumnya (Perpres No. 33 Tahun 2020 dan Perpres No. 53 Tahun 2023) dan bertujuan untuk meningkatkan […]
Seiring dengan upaya pemerintah mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien, SIPD RI hadir sebagai platform terintegrasi yang menggantikan sistem manual atau parsial yang digunakan sebelumnya. . Sistem ini mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan. Bagi Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat […]
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 900.1.155-3406 Tahun 2024, menandai sebuah langkah penting didalam reformasi tdan ata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Aturan ini berfokus pada integrasi dan sinergi antara berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan akuntabel. Bimtek dan Diklat Implementasi KEPMENDAGRI […]
Pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD tahun 2025. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Diklat ini akan membahas secara mendalam kebijakan-kebijakan tersebut dan implikasinya terhadap penyusunan APBD di tingkat daerah Diklat dan Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 […]
Pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan keuangan yg sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola negara dan pelayanan publik. Untuk memastikan bahwa hubungan keuangan ini berjalan efisien dan efektif, pelatihan dan bimbingan teknis diklat dan bimtek merupakan instrumen kunci. Artikel ini akan membahas mengapa penting dalam meningkatkan hubungan keuangan antara pemerintah […]
Diklat dan Bimtek Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Penggunaan kartu kredit didalam lingkup pemerintah daerah adalah langkah penting untuk menuju efisienci dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Kartu kredit pemerintah daerah dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembayaran belanja operasional, pembayaran pegawai, atau bahkan proyek-proyek pembangunan. Namun, agar penggunaan kartu kredit ini berjalan efektif, dibutuhkan […]
Diklat dan Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPKD ) Pengelolaan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting di dalam menjalankan roda pemerintahan. SIKD adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran, pengeluaran, pendapatan, dan aset mereka. Penggunaan SIKD yang efektif dapat membantu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan […]
Laporan keuangan Pemerintah (Daerah) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas sesuai PP 71 tahun 2010 tentang Standar […]