Batasan Tanggung Jawab Bendahara Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN ( Anggaran Pendapatan Belanja Negara ). Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bertanggung jawab secara pribadi atas uang […]
Diklat Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara ( APBN ). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut mengatur mengenai : Pengangkatan Bendahara; Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan Kembali Bendahara; Pemberhentian Bendahara dan […]
Bimtek/Diklat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Dalam Bab IX UU Nomor 17 Tahun 2004 mengenai keuangan negara and Bab XI Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Lain dalam Bab V Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemerikasaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. selain itu adapun ketentuan mengenai […]
Bimtek/Diklat Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakain bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). […]
Bimtek/Diklat Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan utang negara atau pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah No. 02 […]
Bimtek/Diklat Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan/bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akountansi, yg dimana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan atau entitas bisnis tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Neraca Awal merupakan titik tolak untuk memulai pencatatan […]
Bimtek dan Diklat Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Dana Kapitasi JKN adalah dana yg dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Sumber dana kapitasi jkn berasal dari pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu demi […]
Bimtek/Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaanya. Definisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah standar professional yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang digunakan oleh akuntan dalam melakukan pemeriksaan atas entitas Pemerintah yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu standar ini merupakan standar professional yang digunakan untuk memperoleh mutu […]
Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 Seperti yang diketahui Peraturan Pemerintah (PP )Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa perlu menetapkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terbaru No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bahwa Pedoman Penyusanan […]
Bimtek/Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) Pengertian Badan Layanan Umum atau kepanjangan dari BLU menurut Perpres nomor. 23 tahun 2005 pasal 1. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedian barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukn […]