Dalam konteks pemerintahan daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat Daerah (Sekda) memiliki peran dalam melakukan sinkronisasi perencanaan terpadu. Sinergi antara keduanya memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun selaras dengan adanya ketersediaan anggaran, sehingga program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sinkronisasi ini juga bertujuan menghindari tumpang tindih program […]
Seiring dengan upaya pemerintah mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien, SIPD RI hadir sebagai platform terintegrasi yang menggantikan sistem manual atau parsial yang digunakan sebelumnya. . Sistem ini mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan. Bagi Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat […]
Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di rumah sakit memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan organisasi, menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), peran ini semakin strategis dengan adanya tuntutan mewujudkan ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Artikel diklat ini akan mengupas tuntas bagaimana strategi pengelolaan SDM […]
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 900.1.155-3406 Tahun 2024, menandai sebuah langkah penting didalam reformasi tdan ata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Aturan ini berfokus pada integrasi dan sinergi antara berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan akuntabel. Bimtek dan Diklat Implementasi KEPMENDAGRI […]
Pengadaan Barang dan jasa (PBJ) Pemerintah merupakan salah satu instrumen vital dalam menggerakkan perekonomian nasional dan mendukung pelaksanaan program pembangunan. Untuk terus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan dan memastikan prosesnya berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Indonesia secara berkala melakukan penyesuaian regulasi, Pada tanggal 30 April 2025, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden […]
Pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional ( BAPANAS ) telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 yang telah diubah dengan Peraturan Badan pangan nasional RI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional. Untuk meningkatkan penyelenggaraan bantuan pemerintah yang tertib, […]
Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengalami evolusi signifikan, beralih dari sistem manual menuju digitalisasi. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). BKN sebagai instansi pembina kepegawaian nasional, menerbitkan Surat Edaran (SE) BKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian […]
Penerapan sistem merit adalah kunci utama dalam UU ASN No. 20 Tahun 2023. Sistem ini memastikan bahwa pengangkatan, penempatan, promosi, dan pensiun ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa memandang latar belakang politik, agama, suku, ras, atau golongan. Tujuan utama sistem merit adalah untuk menciptakan birokrasi yang profesional, netral, akuntabel, dan berkinerja tinggi demi […]
Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah lama menjadi motor penggerak pembangunan di Indonesia, dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Untuk memastikan peran ini terus relevan dan efektif, menjadi hal yang krusial. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk membekali para kader dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Bimtek dan Diklat Peningkatan Kapasitas […]
Penguatan Peran Linmas Satpol PP dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Linmas merupakan kelompok masyarakat yang dilatih dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu Satpol PP dalam melaksanakan […]