Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019 Untuk membantu dan menfasilitasi Pemerintahan Untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan […]
Bimtek/ Diklat dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 – Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD 2019 ( Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ) Serta yang telah diterbitkan oleh Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Peraturan Menteri Dalam […]
Diklat Akuntansi Keuangan Daerah Untuk melakukan penyusunan laporan keuangan, Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yg mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas pelaporan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi.Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses […]
Diklat Penatausahaan Pengeluaran Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD tersebut disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dgn pembahasan DPA-SKPD. Setelah DPA-SKPD ditetapkan, PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk […]
Diklat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yg telah ditetapkan dalam APBD. […]
DIKLAT PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA) – Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yg mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh Peraturan Menteri […]
Diklat Dana Tugas Perbantuan Penyelenggaraan pemerintah di Indonesia terdapat 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas Pembantuan adalah penugasan-penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau […]
Diklat Pertanggungjawaban Keuangan Daerah UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan […]
Diklat Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD Berdasarkan system self assessment so that wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran dan pelaporain pajak terutang. Besides that, Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak untuk memberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Pendaftaran NPWP […]
Bimtek/Diklat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Dalam Bab IX UU Nomor 17 Tahun 2004 mengenai keuangan negara and Bab XI Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Lain dalam Bab V Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemerikasaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. selain itu adapun ketentuan mengenai […]