Diklat dan Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPKD ) Pengelolaan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting di dalam menjalankan roda pemerintahan. SIKD adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran, pengeluaran, pendapatan, dan aset mereka. Penggunaan SIKD yang efektif dapat membantu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan […]
Diklat Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.Untuk pencairan dana cadangan, pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah […]
Diklat Penyusunan Anggran Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran Terpadu PPBS dikembangkan untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem penganggaran tradisional dan penganggaran berbasis kinerja.Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini.Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah:a. Cenderung sentralistis, b. Bersifat spesifikasi, c. Tahunand. Menggunakan prinsip anggaran brutoPenekanan dan […]
Diklat Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut: 1.Laporan Realisasi Anggaran, 2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3.Laporan Operasional, 4.Laporan Perubahan […]
Diklat Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningaktkan Efektivitas Pengelolaan APBD Dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahdiatur mengenai pelaksanaan pemungutan, penerimaan-penerimaan daerah, serta pelaksanaan penyaluran pengeluaran daerah yang biasa disebut pengurusan APBD. Pelaksanaan APBD menganut sistem pengurusan yg dapat dibedakan atas dua bentuk pengurusan sebagai berikut: Pengurusan Administrasi yaitu wewenang untuk mengadakan tindakan-tindakan dalam […]
Diklat Fungsi Manajemen Keuangan Daerah Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan ‘’Otonomi Daerah.’’ Hal tersebut ditandai dengan adanya Undang Undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan […]