Tag: Lakip

BIMTEK/DIKLAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Diklat Pemerintahan
5 Comments

Bimtek/Diklat Perancangan Peraturan Perundang Undangan (Legal Drafting) Perancangan peraturan perundang-undangan yaitu proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yg dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahaan, pengundangan lalu penyebarluasan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hirarki peraturan perundang-undangan.Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma […]

BIMTEK/DIKLAT PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Diklat Pemerintahan
Comments
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Bimtek/Diklat Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Rencana Strategis atau disingkat Renstra merupakan media akuntabilitass yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu Renstra juga merupakan pedoman yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya Instansi Pemerinth yang efficient, effective, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya.Perancanaan strategis adalah proses yg dilakukan suatu organisasi/perusahaan […]

BIMTEK/DIKLAT OPTIMALISASI TUPOKSI DPRD

Diklat Pemerintahan
Comments

Bimtek/Diklat Optimalisasi Tupoksi DPRD Pemerintahan daerah di era otonomi daerah dihadapkn pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi, karena berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari salah satu unsur penting didalamnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan lembaga pemerintahn daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra pemeriintah daerah. Selanjutnya […]

BIMTEK/DIKLAT PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Diklat Pemerintahan
Comments

Bimtek/Diklat Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Daerah Pengertian produk hukum daerah adalah produk–produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota. Selanjutnya produk hukum dibagi menjadi dua menurut sifatnya, yaitu produk hukum yg bersifat pengaturan dan produk hukum yang bersifat penetapan. Sementara, program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan […]

BIMTEK/DIKLAT MEWUJUDKAN SISTEM GOOD GOVERNANCE DENGAN PELAYANAN PUBLIC YANG PRIMA

Diklat Pemerintahan
Comments

Bimtek/Diklat Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima Berbagai sumber menyatakan Good Governance adalah konsep penyelenggaraan management pembangunan yg solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi lalu pencegahan korupsi baik secara politic ataupun administrative menajalankan disiplin anggaran serta penciptaan legals dan political framework bagi […]

BIMTEK/DIKLAT MEMBANGUN SINERGI PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Diklat Pemerintahan
Comments

Bimtek/Diklat Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dinegara. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah tidak bisa lagi hanya berfokus pada seberapa besar anggaran yang diserap namun harus berorientasi […]

BIMTEK/DIKLAT HARMONISASI ANTAR BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Diklat Pemerintahan
Comments

Bimtek/Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkn untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten maupun Kota. Namun pada esensinya kemandirian Daerah harus dimulai dari level pemerintahan […]

BIMTEK/DIKLAT HAK KEDUDUKAN KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Diklat Pemerintahan
Comments

Bimtek/Diklat Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), integritasi, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Karena itu untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi […]

BIMTEK/DIKLAT LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

Diklat Pemerintahan
2 Comments
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

Bimtek/Diklat LAKIP LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Selain itu Lakip juga merupakan pedoman yang dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efficient, effective dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Sementara Penyusunan Lakip merupakan pelaksanan […]