Bimtek/Diklat Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Sistem Terintegrasi Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Menteri Dalam Negeri RI memberlakukan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemberlakuan […]
Diklat Asas dan Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ada baiknya kita mempelajari asas-asas pengelolaan barang milik daerah. Bimtek Asas […]
Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintahan Daerah Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutinitas dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistemmatis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sasaran Evaluasi Kinerja […]
Bimtek/Diklat Perancangan Peraturan Perundang Undangan (Legal Drafting) Perancangan peraturan perundang-undangan yaitu proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yg dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahaan, pengundangan lalu penyebarluasan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hirarki peraturan perundang-undangan.Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma […]
Bimtek/Diklat Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Rencana Strategis atau disingkat Renstra merupakan media akuntabilitass yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu Renstra juga merupakan pedoman yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya Instansi Pemerinth yang efficient, effective, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya.Perancanaan strategis adalah proses yg dilakukan suatu organisasi/perusahaan […]
Bimtek/Diklat Optimalisasi Tupoksi DPRD Pemerintahan daerah di era otonomi daerah dihadapkn pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi, karena berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari salah satu unsur penting didalamnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan lembaga pemerintahn daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra pemeriintah daerah. Selanjutnya […]
Bimtek/Diklat Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Daerah Pengertian produk hukum daerah adalah produk–produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota. Selanjutnya produk hukum dibagi menjadi dua menurut sifatnya, yaitu produk hukum yg bersifat pengaturan dan produk hukum yang bersifat penetapan. Sementara, program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan […]
Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD Renja SKPD yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, programe lalu kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yng ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu Rencana Kerja SKPD disusun oleh masing-masing SKPD […]
Bimtek/Diklat Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima Berbagai sumber menyatakan Good Governance adalah konsep penyelenggaraan management pembangunan yg solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi lalu pencegahan korupsi baik secara politic ataupun administrative menajalankan disiplin anggaran serta penciptaan legals dan political framework bagi […]
Bimtek/Diklat LAKIP LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Selain itu Lakip juga merupakan pedoman yang dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efficient, effective dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Sementara Penyusunan Lakip merupakan pelaksanan […]