Diklat Memperkuat Kinerja Dengan Kearsipan Selalu ada kerepotan dadakan saat sebuah unit kerja menghadapi audit mutu internal. Kerepotan yang sama juga dialami pegawai saat harus mengisi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau pendataan ulang secara elektronik Pegawan Negeri Sipil (e-PUPNS). Bisakah kesibukan semacam itu disiasati? Saat menghadapi kegiatan yang bersifat administrasi, biasanya kita akan membuka lemari […]
Diklat Administrasi Kearsipa Administrasi Kearsipan (filing) yaitu penyelenggaraan administrasi/penatalaksanaan kearsipan yang memperlancar lalu-lintas surat-menyurat keluar dan masuk. Kearsipan adalah kegiatan yg berkenaan dengan pengurusan arsip-arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis.Kearsipan adalah tata cara pengurusan penyimpanan warkat menurut aturan dan prosedur yang berlaku dengan mengingat 3 unsur pokok yang meliputi: penyimpanan (sorting), penempatan (placing), dan […]
Diklat Administrasi Humas dan Protokol Administrasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, surat menyurat, ketata usahaan dalam sebuah organisasi yang dilayani secara prima/intensif pada suatu organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang dalam sebuah wadah yang memiliki tujuan yang sama.Humas adalah seni berkomunikasi dengan publik untuk membangun saling pengertian dan membangun citra positif organisasi/lembaga. Komunikasi adalah […]
Diklat Tugas Dan Tanggung jawab Humas Tanggung Jawab Humas Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Seorang humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, […]
Diklat Memahami Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Desa Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan […]
Diklat Prinsip Efisien Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Efisien maksudnya adalah pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang […]
Diklat Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam […]
Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Metode/Cara Pemilihan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang,pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan pekerjaan konostruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dgn pelaksanaan […]
Diklat Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan […]
Diklat Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak DPRD DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yg bersangkutan dapat disandera paling lama […]