Bimtek/ Diklat tentang Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2011 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat […]
Bimtek/ Diklat Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yng mana pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Proses penatausahaan dimulai dari membuat laporan pertanggungjawabn realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang […]
Bimtek/ Diklat Sistem Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 Thn. selanjutnya daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada […]
Bimtek/ Diklat Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat Lurah Kades dan Sekretaris Desa Sebagai miniatur Negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengn pemegang kekuasaan (perangkat desa). para perangkt desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan. Adapun tugasnya yaitu menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program – […]
Bimtek/ Diklat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan Perangkat Desa/ Kelurahan wajib melakukan transparasi penggunan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kerja, kewajiban tersebut menyusul bakal adanya gelontoran dana besar dari pemerintah pusat pasca disahkannya Undang-Undang tentang Desa. karena saat ini kelemahan pihak pemerintah desa adalah pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawabn keuangan desa yang masih lemah. […]
Bimtek/ Diklat Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten dan Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dan Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan […]
Bimtek/ Diklat Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa Tugas pokok pemerintah adlh melayani masyarakat. Besides that, pemerintah dituntut lebih banyak memberikan bimbingan, pembinaan serta motivasi mengejar ketertinggalan dari bagian masyarakat yang lain yang sudah maju, jadi wajar apabila dalam kondisi seperti ini dibutuhkan pemerintah dan pemerintahan yang memadai. Furthermore, kemampuan menyelenggarakn pemerintahan sangat ditentukan oleh kecakapan […]
Bimtek/Diklat Keuangan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 tentang Desa, menyatakan bahwa pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Furthermore, Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan desa dan pengelolaan keuangan desa. […]