Bimtek/Diklat Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakain bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). […]
Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 Seperti yang diketahui Peraturan Pemerintah (PP )Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa perlu menetapkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terbaru No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bahwa Pedoman Penyusanan […]
Bimtek/Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) Pengertian Badan Layanan Umum atau kepanjangan dari BLU menurut Perpres nomor. 23 tahun 2005 pasal 1. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedian barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukn […]
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan […]
Bimtek/Diklat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan equitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, lalu mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam […]
Bimtek/Diklat Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD Di dalam pelaksanaan perencanaan/penganggaran satuan kerja perangkat daerah masih banyak mengalami keterbatasan, baik itu di dalam penatausahaan keuangan daerah, tata cara menyusun neraca, laporan arus kas, dan sebagainya. Maka di dalam pertanggung jawaban dan pengauditan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) akan terjadi banyak temuan. Bendahara keuangan Satuan Kerja […]
Bimtek/Diklat Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran. Dana Tugas Pembantuan adalh dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakn oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Berdasarkan […]
Bimtek/Diklat Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yg telah ditentukan, namun lebih dititik beratkan pada kebutuhan untuk pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan […]