Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD Renja SKPD yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, programe lalu kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yng ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu Rencana Kerja SKPD disusun oleh masing-masing SKPD […]
Bimtek/Diklat Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima Berbagai sumber menyatakan Good Governance adalah konsep penyelenggaraan management pembangunan yg solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi lalu pencegahan korupsi baik secara politic ataupun administrative menajalankan disiplin anggaran serta penciptaan legals dan political framework bagi […]
Bimtek/Diklat Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dinegara. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah tidak bisa lagi hanya berfokus pada seberapa besar anggaran yang diserap namun harus berorientasi […]
Bimtek/Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkn untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten maupun Kota. Namun pada esensinya kemandirian Daerah harus dimulai dari level pemerintahan […]
Bimtek/Diklat Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), integritasi, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Karena itu untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi […]
Bimtek/Diklat LAKIP LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Selain itu Lakip juga merupakan pedoman yang dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efficient, effective dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Sementara Penyusunan Lakip merupakan pelaksanan […]
Bimtek/Diklat Administrasi Pertanahan bagi Aparatur Pemerintah Pertanahan merupakan suatu kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah di dalam mengatur hubungan antara tanah dengn orang agar tercipta keamanan dan ketentraman dalam mengelola tanah tersebut sehingga tidak melampui batas. Administrasi Pertanahan adalah pemberian hak, perpanjangan hak, pembaruan hak, peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak, pemisahan, pemecahan dan pembebanan hak. Selain […]
Bimtek/Diklat Peningkatan Tupoksi Keprotokolan dan Kehumasan terhadap Pencitraan Daerah Untuk membangun citra yang positif (positive image building) suatu organisasi publik atau birokrasi pemerintahan terhadap pelayanan, kenyamanan dan keamanan Pejabat Pemerintah/ Pejabat Daerah bukanlah masalah yang sederhana serta di dalam membentuk pribadi Sigap Seorang Ajudan, Sekpri, Aspri dan Protokol membutuhkan skill, knowledge dan atittude. selain itu dalam rangka meningkatkan […]
Bimtek/Diklat Manajemen Keprotokolan dan Pembawa Acara (Master of Ceremony) Pembawa acara atau yang dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan nama master of ceremony (MC) yaitu sebutan umum bagi orang yang memandu atau membawakan sebuah acara/events. maka istilah pembawa acara tertuang dalam undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan, Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan aturan dalam acara […]
Bimtek/Diklat Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah Humas Pemerintahan merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan dalam menyelenggarakan good government dan good governance. karena itu forum kehumasan sangat diperlukan karena merupakan jembatan untuk menyatukaan semua kehumasan di pemerintahan. Agar kehumasan pemerintahan tidak jalan masing-masing namun diperlukan sinergi di dalamnya maka tercapai transparasi penyelenggaraan pemerintahan yg efisien […]