Bimtek Depresiasi Penyusutan Aset Tetap Aset tetap digunakan dalam kegiatan yayasan akan mengalami pengurangan nilai dgn pengecualian pada beberapa jenis aset. Dalam akuntansi yang dimaksud dengan penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset selama umur manfaatnya, jadi, penyusutan merupakan pengalokasian harga perolehan aset tetap selama masa penggunaannya. Ada beberapa faktor yang menentukan beban penyusutan antara […]
Bimtek Penyusutan Aset Tetap Penyusutan – Setelah Aset Tetap diperoleh, maka aset tetap tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional dan produksinya.Dalam fase ini, perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap ada beberapa perlakuan, salah satu perlakuan akuntansinya adalah PENYUSUTAN AKTIVA TETAP. Selain itu, perlakuan yang lainnya seperti expenditure dan revaluasi aset tetap yang akan saya […]
Diklat tentang Standar Penilaian Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Negara dan Penilaian Barang Milik Daerah ( BMD ) dilaksunakan untuk mendapatkan nilai wajar (estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transakssi wajar pada tanggal Penilaian) Nilai wajar yang diperoleh […]
Bimtek tentang Penilaian Aset Daerah Penilaian barang milik daerah merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milik daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penilaian merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah […]
Diklat Tata Cara dan Teknik Penilaian Aset Daerah Di Bulan Mei Penilaian aset adalah suatu proses pekerjaan seorang penilai terhadap suatu aset baik itu berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Lagi pula penilaian aset tersebut harus berdasarkan hasil analisa terhadap fakta – fakta yang relevant and objektif dgn menggunakan prinsip dan teknik penilaian tertentu. Adapaun Tujuan […]
Diklat dan Bimtek Tata Cara Penghapusan Aset Pengertian penghapusan aset yaitu suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau memusnahkan barang/aset dari daftar inventaris karena barang dan aset tersebut tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi lagi terutama untuk kepentingan dinas. contohnya: susut, mati, rusak atau biayanya terlalu mahal jika diperbaiki/dipelihara, Penghapusan dilakukan berdasarkan […]
Bimtek Strategi Menghadapi Audit BPK Aset dan barang milik daerah merupakan faktor penting didalam melancarkan fungsi pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat. hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakn bahwa Pemerintahan Daerah masih belum melaksanakan manajemen/pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebakn terbitnya Opini Disclaimer dalam rangka audit terhadap laporan keuangan daerah yang […]
Bimtek Sistem Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Barang dan aset daerah merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang mempunyai peran ataupun fungsi yang strategis bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, barang dan aset daerah juga merupakan faktor penting dalam melancarkan peran dan fungsi pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakt. Barang dan aset daerah […]
Bimtek Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA) Sistem informasi manajemen barang dan aset daerah (SIMBADA) adalah pusat sistem informasi terintegerasi yang dimiliki oleh Kota/Kabupatn dalam hal pengelolaan barang daerah. Besides that, simbada juga dikenal dengan istilah lain yaitu sistem informasi manajemen aset (SIMA). Sima/Simbada dirancang khusus untuk menangani dan menyelesaikn masalah yang berhubungan […]
BIMTEK REGULASI PENGELOLAAN BMD ( Barang Milik Daerah ) Bimtek regulasi pengelolaan BMD berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Thn 2008 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 masih memiliki banyak kekurangn. Di antaranya adalah belum adanya regulasi khusus mengenai pengelolaan BMN/D yang meliputi sewa […]