Diklat Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola di dalam APBD Penerimaan […]
Kategori: Bimtek/Diklat Keuangan
Bimtek APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Diklat APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum […]
Bimtek Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Diklat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. dan rancangan DPA-SKPD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran […]
Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah
Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), melakukan verifikasi, […]
Bimtek Memahami Tugas dan Wewenang PPK-SKPD, PPK dan PPTK, dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa
Diklat Memahami Tugas dan Wewenang PPK-SKPD, PPK dan PPTK, dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam pengelolaan keuangan daerah kita sering menjumpai istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD). Kesalahan dalam memahami definisi, tugas, dan wewenang ketiga jabatan tersebut dapat berakibat gagal paham dan […]
Bimtek Tentang Laporan Keuangan
Diklat Laporan Keuangan Laporan keuangan secara sederhana adalah informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan/instansi SKPD yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja tersebut dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya laporan keuangan, para pemimpin atau manajemen dapat melihat lebih jelas kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data-data aktual mengenai kondisi perusahaan. Laporan Keuangan yang baik tentunya harus memiliki sistem […]
Bimtek Penyetoran Penerimaan ke Kas Negara
Diklat Penyetoran Penerimaan ke Kas Negara Bendahara Penerimaan berkewajiban untuk segera menyetorkan penerimaan negara ke Kas Negara setiap akhir hari kerja saat penerimaan negara tersebut diterima, baik dari wajib setor maupun dari petugas yang ditunjuk untuk menerima dan menyetorkan uang kepada Bendahara Penerimaan.Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam hal:Terkendala jam […]
Bimtek Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat Pengganti Bendahara
Diklat Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat Pengganti Bendahara Bendahara dapat diberhentikan apabila:dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;diberhentikan sebagai Pegawai Negeri;sakit berkepanjangan;meninggal dunia; ataumutasi/berpindah tempat kerja.Dalam hal Bendahara diberhentikan, Menteri/Pimpinan Lembaga mengganti Bendahara dimaksud dan mengangkat Bendahara baru. Pengangkatan Bendahara baru dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor/Satker. Pengangkatan Bendahara baru […]
Bimtek Pemeriksaan Kas Bendahara dan Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara
Diklat Pemeriksaan Kas Bendahara dan Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan paling sedikit satu kali dalam satu bulan. KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan. PPK melakukan pemeriksaan kas BPP paling sedikit satu kali dalam […]
Diklat Pengangkatan Bendahara
Bimtek Pengangkatan Bendahara Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih BPP. Kewenangan-kewenangan dimaksud dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor/Satker. Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan BPP harus dituangkan dalam surat keputusan. Pengangkatan Bendahara […]