Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas pemerintah yang secara konsisten memperkuat dan menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pelayanan pablik dan pengelolaan keuangan yang akuntabel Saya juga berharap kepada peserta sosialisasi agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga terwujudnya komitmen […]
Dalam rangka Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Pusat melalui Kemendagri telah mengeluarkan Produk Hukum terbaru yg tertuagn dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang sekaligus mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebelumnya belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung sehingga perlu diganti; dikeluarkannya permendagri 70 […]
Aktifitas sebuah layanan publik termasuk layanan kesehatan rujukan, tidak pernah terlepas dari aktifitas belanja melalui pengadaan barang/jasa. Dalam rangka keberlangsungan sebuah layanan kesehatan, rumah sakit mewajibkan dirinya untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang cepat dan berdaya guna. Kegiatan tersebut membutuhkan sebuah tata kelola di bidang pengadaan barang/jasa. Sejalan dengan fleksibilitas yang dimiliki […]
Dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan PP Pengganti Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 2 ayat (8) Perppu ini. Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses […]
Bimtek Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Bahwa untuk meyakinkan keandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan oleh gubernur, bupati/wali kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan perlu dilakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daeraholeh Aparat Pengawas Internal Pemerintah, bahwa Peraturan Menteri […]
Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019 Untuk membantu dan menfasilitasi Pemerintahan Untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan […]
Dengan Hormat, Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang telah dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan […]
Kami Yayasan Manajemen Training Center Indonesia ( MTC Indonesia ) – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan dalam Negeri ( PUSDIKLAT PEMENDAGRI ) akan melaksanakan Kegiatan Bimtek/ Diklat Semester I di bulan Januari s.d Juni TA. 2020 Dibeberapa Kota Besar Di Indonesia Jadwal Bimtek dan Diklat dan Tempat Pelatihan Semester II Bulan Januari s.d Juni Tahun […]
Bimtek/ Diklat dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 – Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD 2019 ( Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ) Serta yang telah diterbitkan oleh Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Peraturan Menteri Dalam […]
Bimtek/Diklat Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Menghadapi Pilkada Tahun ini – Kerukunan umat beragama merupakan salah satu agenda strategis sebagai fondasi ideal meletakkan segenap upaya bersama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.Tanpa kerukunan yang terjalin baik maka berbagai program pembangunan bangsa akan menemui jalan buntu. Pada tataran inilah kerukunan umat beragama harus […]