Bimtek – Diklat – Seminar dan Workshop Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan PP Pengganti Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 2 ayat (8) Perppu ini.

Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan, pada 8 Mei 2017, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Bimtek – Diklat – Seminar dan Workshop Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Menurut Perppu ini, selain menerima laporan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain. dengan ini kami akan mengadakan Bimtek tentang : Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Bahasan Materi :Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan no. 70/PMK.03 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.Tata Cara Penerimaan dan Penatausahaan Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2017 Tahun 2017.

Bimtek – Diklat – Seminar dan Workshop Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan, Pasal 22 ayat (1) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan :

1. Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
2. Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

• identitas pemegang rekening keuangan
• nomor rekening keuangan
• identitas lembaga jasa keuangan
• saldo atau nilai rekening keuangan
• penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman diatas, maka kami akan menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan tema : ” Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan “, Yang akan Diselenggarakan dibeberapa kota besar di indonesia.

info jadwal dan tempat kegiatan silahkan lihat di bawah ini :

Jadwal Semester II Tahun Anggaran 2024

Biaya dan Fasilitas Bimtek

Biaya Bimtek ini dibebankan ke masing-masing peserta/OPD dengan Biaya : Rp. 4.500.000,- Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- Peserta Tanpa Penginapan Fasilitas sudah termasuk : 1) Pelatihan selama 2 hari Atau Materi dibahas sampai dengan selesai 2) Seminar kit / Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book) 3) Konsumsi (Coffe Break dan Lunch) selama kegiatan 4) Menginap 4 hari 3 Malam (Twin Share) 5) Makalah Pelatihan 6) Tas Eksklusif 7) Sertifikat Pelatihan Hubungi Kami:

Bimtek – Diklat – Seminar dan Workshop Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Beberapa Materi Bidang Keuangan antara Lain :

• Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
• Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari Anggaran Kementerian/Lembaga
• Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD dan Pengeloaan Akuntansi di SKPD
• Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
• Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan
• Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
• Sistem Administrasi dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara
• Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D)
• Sosialisasi Permendgri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
• Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
• Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN
• Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah
• Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Mekanisme Pengelolaan Hibah
• Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
• Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
• Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah
• Pedoman Penyusunan RBA – BLU/ BLUD
• Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
• Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
• Penyusunan Tarif dan Remunerasi BLU/BLUD
• Bimtek/ Diklat Sistem Dan Prosedur  Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Pp 12 /2019