Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan RBA – BLU/ BLUD

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berbeda dengan RKA. Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan dokumen 5 bab, di mana di dalamnya memuat tentang Rencana Bisnis dan Anggaran yang rinci berbasis biaya, bukan belanja.Rencana Bisnis & Anggaran, atau yang biasa disebut juga dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan,target kinerja dan anggaran suatu BLU.

Tujuan penyajian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk memberi informasi mengenai :

1. Lingkup bisnis dari BLU yang tercermin dalam gambaran umum BLU.
2. Kinerja tahun berjalan BLU yang terdiri atas kinerja keuangan dan kinerja non keuangan.
3. Rencana pendapatan dan biaya tahun yang dianggarkan.

Pengguana Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) meliputi:

1. Manajemen BLU berkepentingan atas informasi RBA untuk mengkontrol realisasi anggaran dan pencapaian kinerja BLU.
2. Kementrian / Lembaga (K/L) berkepentingan atas informasi RBA sebagai dasar pengambilan keputusan pengesahan program, kegiatan, dan anggaran yang tertuang dalam RBA.

Istilah yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Adalah Sebagai Berikut :

• RBA       – Rencana Bisnis dan Anggaran
• BLU       – Badan Layanan Umum
• PNBP    – Penerimaan Negara Bukan Pajak
• PK BLU – Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
• RKA-KL – Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran ( RBA ) BLU/ BLUD

Layaknya organisasi suwasta, instansi pemerintah yang sudah menjadi BLU/D dan akan menyusun RBA juga dituntut untuk memiliki wawasan bisnis yang “lebih” tajam dan terperinci. hal itu karena proses penyusunan RBA lebih menitikberatkan pada pendekatan rencana bisnis dari sekedar rencana kegiatan.Sedangkan secara teknis, penyusunan RBA juga memerlukan penguasaan kebijakan dan metode akuntansi yang benar, terutama dalam penyajian prognosis dan proyeksi laporan keuangan.

Permasalahan teknis yang kemudian muncul dan menjadi akar masalah adalah :

• Kurangnya pemahaman tentang ketentuan-ketentuan terkait dengan RBA untuk BLUD/BLU.
• Kurangnya wawasan bisnis & ketidak tahuan cara menyusun RBA.
• Kurangnya keahlian untuk menyusun proyeksi keuangan BLU.

Agar tidak memunculkan masalah yang lebih besar, kurangnya kemampuan teknis pegawai untuk menyusun laporan-laporan tersebut harus segera diatasi. Cara terbaik untuk itu adalah dengan memberikan Pelatihan / Bimtek bersama ahlinya.maka itu kami akan menyelenggarakan Kegiatan tersebut dengan Tema Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran ( RBA ) BLU/BLUD, yang akan Dilaksanakan pada jadwal dan tempat pelatihan dibawah ini :

Jadwal Semester II Tahun Anggaran 2024

Biaya dan Fasilitas Bimtek

Biaya Bimtek ini dibebankan ke masing-masing peserta/OPD dengan Biaya : Rp. 4.500.000,- Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- Peserta Tanpa Penginapan Fasilitas sudah termasuk : 1) Pelatihan selama 2 hari Atau Materi dibahas sampai dengan selesai 2) Seminar kit / Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book) 3) Konsumsi (Coffe Break dan Lunch) selama kegiatan 4) Menginap 4 hari 3 Malam (Twin Share) 5) Makalah Pelatihan 6) Tas Eksklusif 7) Sertifikat Pelatihan Hubungi Kami:

Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran ( RBA ) BLU/ BLUD

Beberapa Materi Bidang Keuangan antara Lain :

• Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
• Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari Anggaran Kementerian/Lembaga
• Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD dan Pengeloaan Akuntansi di SKPD
• Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
• Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan
• Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
• Sistem Administrasi dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara
• Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D)
• Sosialisasi Permendgri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
• Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
• Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN
• Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah
• Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Mekanisme Pengelolaan Hibah
• Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
• Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
• Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah
• Pedoman Penyusunan RBA – BLU/ BLUD
• Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
• Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
• Penyusunan Tarif dan Remunerasi BLU/BLUD
• Bimtek/ Diklat Sistem Dan Prosedur  Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Pp 12 /2019