Bimtek/ Diklat Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP 12 /2019

Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 58 Tahun 2005. Untuk Melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah serta Pasal 69 dan Pasal 86 UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

info.diklat.org

Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ada unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerjaserta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai. Pasal 265 UU 23/2014RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS, Pasal 310 UU 23/2014Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama, Pasal 51 (7) PP12/2019Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :
1. belanja operasi
2. belanja modal
3. belanja tidak terduga
4. belanja transfer

Pasal 13 ayat (4) huruf d PMDN 98 2018 Ttg Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Salah satu fitur aplikasi e-planning : memiliki fitur integrasi secara sistem antara dokumen keluaran Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning RKPD dengan Aplikasi Perencanaan Anggaran/ebudgeting
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat :
• kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD
• keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Didalam rangka meningkatkan pemahaman di atas maka kami mengundang bapak/ibu untuk mengikuti kegiatan dengan tema Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Pp 12 /2019, yang akan dilaksanakan di beberapa kota besar di indonesia

Jadwal dan tempat Pelatihan terlengkap silahkan lihat di bawah ini :

Jadwal Semester II Tahun Anggaran 2024

Biaya dan Fasilitas Bimtek

Biaya Bimtek ini dibebankan ke masing-masing peserta/OPD dengan Biaya : Rp. 4.500.000,- Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- Peserta Tanpa Penginapan Fasilitas sudah termasuk : 1) Pelatihan selama 2 hari Atau Materi dibahas sampai dengan selesai 2) Seminar kit / Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book) 3) Konsumsi (Coffe Break dan Lunch) selama kegiatan 4) Menginap 4 hari 3 Malam (Twin Share) 5) Makalah Pelatihan 6) Tas Eksklusif 7) Sertifikat Pelatihan Hubungi Kami:

Bimtek/ Diklat Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP 12 /2019

Beberapa Materi Bidang Keuangan antara Lain :

• Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
• Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari Anggaran Kementerian/Lembaga
• Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD dan Pengeloaan Akuntansi di SKPD
• Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
• Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan
• Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
• Sistem Administrasi dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara
• Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D)
• Sosialisasi Permendgri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
• Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
• Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN
• Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah
• Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Mekanisme Pengelolaan Hibah
• Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
• Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
• Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah
• Pedoman Penyusunan RBA – BLU/ BLUD
• Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
• Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
• Penyusunan Tarif dan Remunerasi BLU/BLUD
• Bimtek/ Diklat Sistem Dan Prosedur  Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Pp 12 /2019