BIMTEK/DIKLAT STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Bimtek/Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaanya. Definisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah standar professional yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang digunakan oleh akuntan dalam melakukan pemeriksaan atas entitas Pemerintah yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu standar ini merupakan standar professional yang digunakan untuk memperoleh mutu tertinggi dalam pemeriksaan sesuai standar professional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Penyusunan SPKN ini telah melalui proses sebagaimana diamanatkan dalam Undan Undang maupun dalam kelaziman penyusunan setandar professi. Hal ini tidaklah mudah karena SPKN akan selalu dipantau perkembangannya dan akan dimutakhirkan agar sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diperlukan suatu standar.SPKN adalah amanat dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Pemeriksaan diperlukan untuk menjaga kredibilitas serta profesionalitas dalam pelaksanaan maupun pelaporan pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, kinerja, Lalu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. SPKN juga ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 yang berlaku sejak 7 Maret 2007.

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

SPKN berlaku bagi BPK atau akuntan publik serta pihak lain yang diberi amanat untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Lain SPKN juga dapat menjadi acuan bagi aparat pengawasan internale pemerintah maupun pihak lain dalam penyusunan standar pengawasan sesuai kedudukan, tugas, dan fungsinya masing masing.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemerintah daerah, baik Eksekutif maupun Legislatif pada standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Dengan ini kami akan menyelenggarakan pelatihan keuangan dengan tema ” Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) “. pelatihan bimtek SPKN akan diselenggarakan pada :

Jadwal Bimtek dan Diklat Tahun Anggaran 2025

Biaya dan Fasilitas Bimtek

Biaya Bimtek ini dibebankan ke masing-masing peserta/OPD dengan Biaya : Rp. 4.500.000,- Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- Peserta Tanpa Penginapan Fasilitas sudah termasuk : 1) Pelatihan selama 2 hari Atau Materi dibahas sampai dengan selesai 2) Seminar kit / Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book) 3) Konsumsi (Coffe Break dan Lunch) selama kegiatan 4) Menginap 4 hari 3 Malam (Twin Share) 5) Makalah Pelatihan 6) Tas Eksklusif 7) Sertifikat Pelatihan Hubungi Kami:

BIMTEK/DIKLAT STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Beberapa Materi Bidang Keuangan antara Lain :

• Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
• Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari Anggaran Kementerian/Lembaga
• Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD dan Pengeloaan Akuntansi di SKPD
• Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
• Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan
• Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
• Sistem Administrasi dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara
• Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D)
• Sosialisasi Permendgri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
• Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
• Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN
• Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah
• Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Mekanisme Pengelolaan Hibah
• Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
• Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
• Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah
• Pedoman Penyusunan RBA – BLU/ BLUD
• Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
• Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
• Penyusunan Tarif dan Remunerasi BLU/BLUD
• Bimtek/ Diklat Sistem Dan Prosedur  Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Pp 12 /2019