BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA

Bimtek/Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

Adanya dasar hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-03/PB/2014. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi untuk laporan laporan pertanggungjawaban bendahara yang dibuat benar dan akurat. Satuan kerja diharapkain lebih teliti dalam membuat LPJ dan ketika disampaikan ke KPPN tidak salah sehingga tidak perlu bolak-balik untuk memperbaiki LPJ tersebut.

Bimtek rekonsiliasi dan verifikasi

Pengertian rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Sementara Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, perhitungan uang dan lain sebagainya. Rekonsiliasi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif, dengan ini kami akan melaksanakan Diklat dan Bimtek “ Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara SKPD ”. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

Jadwal Bimtek dan Diklat Tahun Anggaran 2025

Biaya dan Fasilitas Bimtek

Biaya Bimtek ini dibebankan ke masing-masing peserta/OPD dengan Biaya : Rp. 4.500.000,- Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- Peserta Tanpa Penginapan Fasilitas sudah termasuk : 1) Pelatihan selama 2 hari Atau Materi dibahas sampai dengan selesai 2) Seminar kit / Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book) 3) Konsumsi (Coffe Break dan Lunch) selama kegiatan 4) Menginap 4 hari 3 Malam (Twin Share) 5) Makalah Pelatihan 6) Tas Eksklusif 7) Sertifikat Pelatihan Hubungi Kami:

BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA

Beberapa Materi Bidang Keuangan antara Lain :

• Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
• Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari Anggaran Kementerian/Lembaga
• Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD dan Pengeloaan Akuntansi di SKPD
• Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
• Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan
• Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
• Sistem Administrasi dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara
• Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D)
• Sosialisasi Permendgri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
• Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
• Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN
• Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah
• Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Mekanisme Pengelolaan Hibah
• Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
• Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
• Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah
• Pedoman Penyusunan RBA – BLU/ BLUD
• Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
• Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
• Penyusunan Tarif dan Remunerasi BLU/BLUD
• Bimtek/ Diklat Sistem Dan Prosedur  Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Pp 12 /2019