BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN PEMANFAATAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA KAPITASI JKN

Bimtek dan Diklat Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

Dana Kapitasi JKN adalah dana yg dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Sumber dana kapitasi jkn berasal dari pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Jaminan-kesehatan-nasional

Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN secara umum dan ditujukan untuk  memperkuat pemahaman Kepala Puskesmas dan para perencana di lingkungan Dinas Kesehatan agar penyusunan Kegiatan Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat terintegrasi dan sinergis.

Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dikelola oleh puskemas sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut. Bimtek Keuangan Dana Kapitasi JKN, diinformasikan kepada Puskesmas tentang perencanaan dan penganggaran Program JKN Tahun 2016.

Because ini terasa cukup penting guna mensatukan persepsi saat menyusun perencanaan dan penganggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Persamaan persepsi ini dilandasi oleh kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, so that seluruh kegiatan bisa berjalan seiring dan tidak ada kegiatan yang overlapping.

Berkaitan dengan hal diatas maka dengan ini kami di dukung Narasumber yang kompetensi akan melaksanakan “Bimtek dan Diklat Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN sesuai Perpres Nomor 32 Tahun 2014, PERMENKES Nomor 21 Tahun 2016, PERMENKES No. 28 Tahun 2014 dan SE-900 Mendagri 2014 Menuju Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaporan agar Terhindar dari Permasalahan Hukum dan Tata Cara Menghadapi Audit Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Unsur Kerugian Negara serta Pajak (JKN)”. Pelatihan akan dilaksanakan pada :

Jadwal Bimtek dan Diklat Tahun Anggaran 2025

Biaya dan Fasilitas Bimtek

Biaya Bimtek ini dibebankan ke masing-masing peserta/OPD dengan Biaya : Rp. 4.500.000,- Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- Peserta Tanpa Penginapan Fasilitas sudah termasuk : 1) Pelatihan selama 2 hari Atau Materi dibahas sampai dengan selesai 2) Seminar kit / Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book) 3) Konsumsi (Coffe Break dan Lunch) selama kegiatan 4) Menginap 4 hari 3 Malam (Twin Share) 5) Makalah Pelatihan 6) Tas Eksklusif 7) Sertifikat Pelatihan Hubungi Kami:

BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN PEMANFAATAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA KAPITASI JKN

Beberapa Materi Bidang Keuangan antara Lain :

• Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
• Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari Anggaran Kementerian/Lembaga
• Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD dan Pengeloaan Akuntansi di SKPD
• Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
• Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan
• Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
• Sistem Administrasi dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara
• Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D)
• Sosialisasi Permendgri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
• Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
• Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN
• Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah
• Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Mekanisme Pengelolaan Hibah
• Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
• Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
• Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah
• Pedoman Penyusunan RBA – BLU/ BLUD
• Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
• Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
• Penyusunan Tarif dan Remunerasi BLU/BLUD
• Bimtek/ Diklat Sistem Dan Prosedur  Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Pp 12 /2019